Gresik https://mediarestorasiindonesia.co.id Pemerintah Kabupaten Gresik bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur dan jajaran Polsek Balongpanggang menggelar Operasi Patuh Pajak Kendaraan Bermotor di depan Kantor Polsek Balongpanggang, Selasa (10/2/2026). Operasi gabungan ini menyasar pengendara roda dua yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor, sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pajak daerah.
Dalam operasi itu, petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan, khususnya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta masa berlaku pajak kendaraan. Pengendara yang kedapatan belum membayar pajak diberikan imbauan dan edukasi langsung di lokasi mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.
Selain penindakan administratif, petugas juga memberikan informasi terkait berbagai kemudahan layanan pembayaran pajak kendaraan, termasuk kanal pembayaran digital dan layanan Samsat keliling, guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Secara regulatif, kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Sementara itu, kewajiban membawa dan menunjukkan STNK yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sinergi antara aparat kepolisian dan instansi pendapatan daerah dalam operasi ini dinilai penting untuk membangun budaya tertib administrasi di kalangan pengguna kendaraan bermotor. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta pembiayaan program kesejahteraan daerah.
Operasi Patuh Pajak berlangsung tertib, aman, dan lancar. Sejumlah pengendara mengaku terbantu dengan adanya sosialisasi langsung di lapangan, terutama terkait informasi mekanisme pembayaran dan program keringanan yang tersedia.
Pemerintah daerah berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala guna menekan angka tunggakan pajak kendaraan serta mendorong kepatuhan masyarakat demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Jurnalis: Dodik Wibowo/Sam/Balok.
