Lampung https://mediarestorasiindonesia.co.id Dewan Pembina Pusat, Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), Irjen.Pol.(Purn).DR.Hi.Ike Edwin, S.Ik,SH,MH mengatakan Lampung masuk peringkat nomor dua (2) politik uang di Indonesia.
“Demokrasi di Lampung sangat buruk, bahkan tercatat nomor dua di Indonesia pratik politik uang,”tegas Dang Ike panggilan akrab Ike Edwin, saat mengisi sambutan rakerwil DPW PWDPPI Lampung, pada Kamis (5/12/2024),.
Dang Ike mengaku selaku tokoh adat serta masyarakat sangat malu dengan kondisi yang ada didaerah kelahirannya. Bahkan menurut Dang Ike bukan Hannya persoalan buruknya politik uang di Lampung saat ini, angka Kriminalitaspun meningkat, seperti kasus pencabulan anak dibawah umur serta kejahatan-kejahatan lainnya.
“Faktor politik uang atau buruknya demokrasi ini sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Lampung. Karena tingginya kos anggaran politik maka berdampak tingginya kasus korupsi serta terlambat nya pembangunan di Lampung. Sebab rata-rata pemimpin yang terpilih tidak fokus dalam pembangunan,”ungkapnya.
Oleh karena itu, dia selaku dewan pembina DPP PWDPI mengajak para pengurus DPW dan DPC se-Lampung harus kritis terhadap pemerintahan yang ada.
“PWDPI harus menjadi garda terdepan untuk mendorong terciptanya politik yang bersih serta demokrasi cerdas tanpa ada politik uang. Apa lagi PWDPI dan Ketua Umum nya adinda Nurullah ini asli putra daerah Lampung. PWDPI organisasi besar yang sudah memiliki perwakilan di tiga puluh Provinsi,”harabnya.
Terpisah, seperti dilansir dari media Detik.com, Bawaslu RI merilis 5 Provinsi yang rawan dengan politik uang tertinggi se Indonesia. Dari rilis tersebut, Provinsi Lampung menduduki peringkat kedua dengan nilai indeks kerawanan 55,56.
Dalam rilis tersebut, ada dua Kabupaten di Lampung yang rawan dengan politik uang. Kedua Kabupaten tersebut yakni Lampung Tengah dengan angka indeks 47,45 dan Lampung Barat dengan angka indeks 11,86.
Dimintai tanggapannya terkait hal tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung, Tamri menyatakan akan menindaklanjuti hal tersebut.
“Tentu akan kita antisipasi, Bawaslu Lampung akan fokus melakukan pengawasan di daerah yang politik uang rawan tinggi. Pada prinsipnya peluncuran isu strategis politik uang di daerah, kami tangkap dan tindak lanjuti dengan pencegahan dan pengawasan,” kata dia, Senin (14/8/2023).
Terkait dua kabupaten di Lampung yang dikatakan memiliki angka indeks tinggi dalam politik uang, Tamri menyampaikan pihaknya akan fokus untuk melakukan pencegahan di dua kabupaten tersebut.
“Kami akan fokus, kabupaten/kota lainnya bukan tidak ada potensi terjadinya politik uang. Tetapi, lebih tinggi pada dua kabupaten yang dimaksud. Tetap kami lakukan pencegahan dan pengawasan, tapi porsi antisipasinya lebih kepada dua kabupaten ini,” terang Tamri.
Dalam kesempatan ini, Tamri juga menyampaikan adanya potensi politik uang yang terjadi di kabupaten/kota lainnya.
“Wilayah lain bukan tidak ada potensi, semua ada potensinya. Tetapi memang Lampung Tengah dan Lampung Barat memang mempunyai catatan tertinggi, tapi untuk wilayah lainnya tetap kita awasi,” tandasnya.
Berikut 5 Provinsi Tertinggi yang rawan dengan politik uang rilis dari Bawaslu RI :
1. Maluku Utara angka indeks kerawanan 100.
2. Lampung angka indeks kerawanan 55, 56.
3. Jawa Barat angka indeks kerawanan 50.
4. Banten angka indeks kerawanan 44,44.
5. Sulawesi Utara angka indeks kerawanan 38,89.
(Tim PWDPI).
