JOMBANG https://mediarestorasiindonesia.co.id Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penurunan stunting, kini mendapat sorotan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
Sejumlah wali murid di beberapa sekolah penerima manfaat mengeluhkan menu MBG yang didistribusikan melalui dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Pesantren Annajiyah 3 Jombang. Mereka menilai kualitas makanan yang diterima siswa tidak mencerminkan standar gizi dan nominal anggaran yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Program MBG sendiri dirancang untuk menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dengan tujuan meningkatkan asupan gizi seimbang serta membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas. Karena itu, pelaksanaannya di lapangan dituntut transparan, akuntabel, dan sesuai pedoman teknis yang berlaku.
Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa menu yang diterima siswa dinilai tidak layak. Bahkan, menurutnya, sempat ditemukan buah dalam kondisi tidak segar sehingga tidak dikonsumsi anak-anak.
“Menu yang dibagikan tidak sesuai harapan. Ada buah yang busuk dan akhirnya dibuang anak-anak,” ujarnya kepada awak media.
Menindaklanjuti keluhan tersebut, perwakilan wali murid bersama awak media telah dua kali mendatangi pihak dapur SPPG untuk meminta klarifikasi dan mendorong perbaikan menu sesuai standar gizi dan anggaran pemerintah. Dalam mediasi yang turut dihadiri pihak pengelola dapur dan unsur aparat setempat, disampaikan komitmen untuk melakukan pembenahan.
Namun, beberapa hari pasca mediasi, wali murid menyebut belum ada perubahan signifikan pada menu yang didistribusikan ke sekolah.
Situasi ini memunculkan kekecewaan, terlebih terjadi di bulan suci Ramadan, saat nilai kepedulian dan keberkahan menjadi harapan bersama. Para wali murid berharap program yang sejatinya mulia tersebut tidak tercoreng oleh dugaan praktik yang menyimpang dari tujuan awal.
Selain persoalan kualitas makanan, perwakilan wali murid juga mengaku sempat menerima tawaran uang dalam amplop saat melakukan klarifikasi di lokasi dapur. Tawaran tersebut, menurut mereka, ditolak karena dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif dan mengaburkan tujuan utama, yakni perbaikan kualitas layanan gizi bagi anak-anak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola dapur yang bersangkutan belum memberikan keterangan resmi secara terbuka kepada publik.
Para wali murid berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait, dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan SPPG di daerah, termasuk mekanisme pengawasan, transparansi penggunaan anggaran, serta standar kualitas bahan pangan dan distribusi.
Mereka menegaskan bahwa kritik ini bukan untuk melemahkan program MBG, melainkan sebagai bentuk dukungan agar cita-cita besar negara dalam mencetak generasi sehat dan unggul benar-benar terwujud tanpa celah penyimpangan di tingkat pelaksana.
“Program ini sangat baik dan kami mendukung penuh. Justru karena kami peduli, kami ingin pelaksanaannya sesuai standar dan amanah. Anak-anak, termasuk banyak anak yatim, sangat menantikan makanan bergizi yang layak,” ujar salah satu perwakilan wali murid.
Masyarakat kini menanti langkah konkret pemerintah dalam memastikan setiap dapur pelaksana MBG di seluruh Indonesia berjalan sesuai ketentuan, sehingga semangat pemerataan gizi dan keadilan sosial benar-benar dirasakan hingga ke bangku sekolah.(red)
